APBDesa Desa Ciawitali

Posted: Maret 30, 2010 in Uncategorized

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2010 DESA : CIAWITALI KECAMATAN : BUAHDUA KABUPATEN : SUMEDANG PERATURAN DESA CIAWITALI KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG NOMOR : 2 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIAWITALI TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CIAWITALI Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan roda Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan Masyarakat Desa perlu di dukung oleh Anggaran yang tersedia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a diatas, untuk menunjang pelaksanan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan perlu di susun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam peraturan Desa. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 ); 2. Undang – undang Nonor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ); 5. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang – undangan ( Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaraan Nomor 4389 ); 6. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ); 7. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437 ) sebagaimana telah di ubah dengan undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 ); 10. Peraturan Pemerintah Nonor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nonor 1400, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 ); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah ; 13. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nono 130 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota Kepada Desa; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman administrasi Desa; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor Seri D ); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nonor 31a Tahun 2000 tentang Peraturan Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Dearh Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2003 ( Lembaran Daerah Tahun 2003 No 8 Seri D ); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2003 ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 Seri D ); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 37 Seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2003 ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri D); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri D ); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Npomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 2006 ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 Seri E ); Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAWITALI Dan KEPALA DESA CIAWITALI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIAWITALI TAHUN ANGGARAN 2010 Pasal I Jumlah Anggaran Pendapatan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 423.716.500,- Yang tediri dari : a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa RP. 95.550.000,- b. Bantuan Kepada Pemerintah Desa tediri dari : 1.Pemerintah Kabupaten: a. Alokasi Dana Desa/ Dadu Rp. 77.269.000,- b. Gaji Perangakat Desa (TPAPD} Rp. 41.400.000,- c. Bantuan Rumah tidak layak huni Rp. 5.000.000,- d. PIK Rehab jalan Dusun palasah Rp. 30.250.000,- e. Pemasangan Listrik Gakin Rp. 60.000.000,- 2. Pemerintah Provinsi: a. BOP Perjalanan Dinas dan Kinerja Pegawai Rp. 15.000.000,- 3. Pemerintah Pusat: a. PNPM Mandiri Rp. 99.247.500,- b. ………………………………. Rp. – 4. Pinjaman Desa: a. ………………………………. Rp. – b. ………………………………. Rp. – 5. Pendapatan Lian-lain yang sah dan tidak Mengikat: a. Hasil Swadaya Masyarakat Rp ——————– Jumlah………………………………………………………. Rp. 423.716.500,- PASAL 2 Jumlah Anggaran Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 423.716.500,- Yang terdiri dari: a. Belanja langgsung Rp. 122.765.700,- b. Belanja tidak langsung Rp. 300.950.800,- Jumlah Rp. 423.716.500,- PASAL 3 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan Peraturan Desa ini tercantum dalam lampiran C.1.a., C.1.c. yang merupakan bagian yang tidak terpisahakan dari peraturan Desa. PASAL 4 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaanya diatur dalam peraturan Kepala Desa. PASAL 5 Segala pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sejak tanggal 1 Januari 2010 Menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciawitali Tahun Anggran 2010. PASAL 6 Peraturan Desa ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Ciawitali Tanggal : 29 Maret2010 Kepala Desa ciawitali, TATANG SUDRAJAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAWITALI KECAMATAN BUHADUA KABUPATEN SUMEDANG Nomor : 2 Tahun 2010 Lampiran : 1 ( Satu ) TENTANG PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2010 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAWITALI Menimbang : a. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan dikaji secara telita, cermat dan mendalam; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu menyetujui Rancangan Peraturan Desa untuk dijadikan sebagai peraturan Desa untuk dijadikan sebagi peraturan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan jawa barat. 2. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran Negara yang Bersihdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 17 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolan dan Tanggung JawabKeuangan Negara; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagimana mestimya diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang –undang ; 7. Undang-undang Tomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengolahan Keuangan daerah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 11. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan jawa barat. 2. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran Negara yang Bersihdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 17 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolan dan Tanggung JawabKeuangan Negara; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagimana mestimya diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang –undang ; 7. Undang-undang Tomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengolahan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 11. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / kota kepada Desa; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi desa; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten sumedang Nomor 4 Tahun 2003; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2003. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2003. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurus dan Pengawasannya. 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah pertama kali dengan peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006. Memperhatikan : Hasil aspirasi dan pembahasan pada musyawarah tanggal 19 Maret 2010 bertempat Di Balai Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010 yang terdiri dari : a. Pendapatan Sebesar Rp. 423.716.500,- Terdiri : b. Belanja Sebesar – Langsung Rp. 122.765.700,- – Tidak Langsung Rp. 300.950.800,- Jumlah Rp. 423.716.500,- Terbilang : (Empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah ). KEDUA : Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hendaknya memperhatikan hala-hal sebagai berikut : a. Disiplin Anggaran baik dalam pelaksanaan Belanja maupun memacu dalam pemasukan Penerimaan. b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar menganut azas penghematan Anggaran. c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. KETIGA : Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini diatur dalam Peraturan Kepala Desa. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Ciawitali Pada Tanggal : 29 Maret 2010 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAWITALI KETUA, I T A R. Salinan : Yth. Kepala Desa Ciawitali LAMPIRAN C.1b PERATURAN DESA CIAWITALI KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG Nomor : 02 Tahun 2010 Tanggal : 29 Maret 2010 Tentang : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIAWITALI TAHUN ANGGARAN 2010 PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2010 KODE URAIAN / KEGIATAN JUMLAH SUMBER DANA ANGGARAN ( Rp ) 1 2 3 4 2.R.1 Belanja Pegawai 2.R.1.1 Penghasilan Kepala desa dan perangkat Desa : 2.R.1.2 Kepala Desa 19,800,000 TAPD + BOP 2.R.1.3 Sekretaris Desa 9,360,000 TAPD + BOP 2.R.1.4 Perangkat Desa ( 3 Orang kaur ) 21,240,000 TAPD + BOP 2.R.1.5 Perangkat Desa ( 1 Orang PTL ) 5,400,000 ADD + PAD 2.R.1.6 Operasional Kepala Dusun (3 orang) 7,200,000 ADD + PAD 2.R.1.7 Operasional RT ( 17 Orang ) 2,652,000 ADD + PAD 2.R.1.8 Operasional RW ( 6 Orang ) 1,080,000 ADD + PAD 2.R.1.9 Operasional Anggota BPD 6,954,200 ADD 2.R.1.10 Operasional LPM 1,500,000 ADD + PAD 2.R.1.11 Pesuruh 1,200,000 ADD + PAD 2.R.1.12 Operacional Linmas (12 Orang) 1,440,000 ADD + PAD 2.R.2 Pos Belanja Barang 2.R.2.1 Pembiayaan ATK 2,804,500 ADD + PAD +BOP 2.R.2.2 Pengadaan meubeulair kantor desa 4,000,000 ADD + PAD 2.R.2.3 Profil Desa 2,000,000 ADD 2.R.2.5 Pengadaan kelengkapan sarana administrasi 1,100,000 ADD + BOP 2.R.2.6 TTG 250,000 ADD 2.R.3 Biaya Pemeliharaan 2.R.3.1 Pemeliharaan kendaraan Dinas 1,600,000 ADD + BOP 2.R.3.2 Biaya pemeliharaan komputer 500,000 ADD 2.R.4 Pos belanja perjalanan 2.R.4.1 Perjalanan Dinas Ke Kecamatan dan Kabupaten 4,200,000 BOP + PAD 2.R.5 Pos Belanja lain – lain 2.R.5.1 Biaya Rapat – rapat desa 3,000,000 ADD 2.R.5.2 Biaya PHBN 3,535,000 ADD + PAD 2.R.5.3 Biaya MTQ 3,000,000 ADD 2.R.5.4 Biaya Pakaian Perangkat desa 10 orang 2,000,000 ADD 2.R.5.5 Biaya Operasional PKK 5,000,000 ADD 2.R.5.6 Bantuan kegiatan Pemuda 1,500,000 ADD + PAD 2.R.5.7 Pembuatan Papan Informasi 700,000 ADD 2.R.5.8 Pembinaan administrasi 1,500,000 ADD 2.R.5.9 Insentif guru Ngaji 5 Orang 2,400,000 ADD 2.R.5.10 Pembayaran Rekening Listrik 600,000 PAD 2.R.5.11 Belanja Rutin Desa 3,000,000 PAD 2.R.5.12 Biaya Penanggulangan Keamanan 600,000 PAD 2.R.6 Biaya tak terduga 1,650,000 PAD 122,765,700 Ciawitali, 29 Maret 2010 Kepala Desa Ciawitali TATANG SUDRAJAT LAMPIRAN C.1c PERATURAN DESA CIAWITALI KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG Nomor : 02 Tahun 2010 Tanggal : 29 Maret 2010 Tentang : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIAWITALI TAHUN ANGGARAN 2010 ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2010 KODE URAIAN / KEGIATAN JUMLAH SUMBER DANA ANGGARAN ( Rp ) 1 2 3 4 2.P.1 Pos prasaran Pemerintah desa 2.P.1.1 Penataan halaman kantor Desa 36,453,300 PAD + ADD 2.P.2 Pos Sarana Produksi 2.P.2.1 Dana Bergulir raksa Desa 60,000,000 PAD 2.P.4 Pos Prasarana Social 2.P.5 Pos Pembangunan lain-lain 2.P.5.1 Pembangunan rumah tidak layak huni 6,000,000 APBD kab.+ PAD 2.P.5.2 Pemasangan listrik Gakin 60,000,000 APBD kab. 2.P.5.3 PNPM MANDIRI Perdesaan 99,247,500 APBN 2.P.5.4 Pembangunan jalan dusun palasah 34,250,000 2.P.5.5 Pembangunan musholla pasirangain 1,000,000 2.P.6 Pos pengentasan Kemiskinan 2.P.6.1 Bantuan penanggulangan kemiskinan 2,000,000 DADU 2.P.6.2 Dana Sosial 2,000,000 PAD JUMLAH 300,950,800 Ciawitali, 29 Maret 2010 Kepala Desa Ciawitali TATANG SUDRAJAT LAMPIRAN C.1a PERATURAN DESA CIAWITALI KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG Nomor : 02 Tahun 2010 Tanggal : 29 Maret 2010 Tentang : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIAWITALI TAHUN ANGGARAN 2010 ANGGARAN PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2010 KODE URAIAN / KEGIATAN JUMLAH KETERANGAN ANGGARAN ( Rp ) 1 2 3 4 1.1 Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu Dana Bergulir Raksa Desa 60,000,000 1.2 Pos pendapatan asli Desa 1.2.1 Surat – Surat keterangan dan NTCR 1,000,000 Keterangan ijin Rame – rame 800,000 1.3 Hasil pengelolaan kekayaan Desa 1.3.1 Tanah Negara dan Titisara 15,000,000 1.3.2 Hasil Hutan desa 10,000,000 1.4 Hasil Swadaya Masyarakat 1.4.1 Urunan masyarakat 1.4.2 Pancen desa 3,750,000 1.4.3 Partisipasi lainnya 1.5 Hasil Gotong Royong Masyarakat 1.6 Lain-lain pendapatan Desa 1.6.1 Galian C Sungai dan Darat 5,000,000 1.7 Bantuan hadiah Lomba 2 Pos dari Pemerintah Kabupaten 2.1.1 Dana Alokasi Desa Umum / DADU 77,269,000 2.1.2 TAPD 41,400,000 2.1.3 Bantuan Rumah tidak layak huni 5,000,000 2.1.4 Pemasangan Listrik Gakin 60,000,000 2.1.5 Dana PIK tahun 2010 30,250,000 3 Pos dari Pemerintah Provinsi 3.1.2 Bantuan Oprasional Desa 15,000,000 4 Pos dari Pemerintah Pusat 4.1 Dana PNPM Mandiri Perdesaan 99,247,500 5 Pos Sumbangan pihak ke Tiga 6 Bantuan lain yang tidak mengikat JUMLAH 423,716,500 Ciawitali, 29 Maret 2010 Kepala Desa Ciawitali TATANG SUDRAJAT

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s