LKPJ Tahun 2009 Desa Ciawitali

Posted: Februari 26, 2010 in Uncategorized
Tag:

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 DASAR HUKUM

I.1.1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 );

I.1.2. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437 ) sebagaimana telah di ubah dengan undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );

I.1.3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438 );

I.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

I.1 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ( Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

I.1.6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan rancangan Peraturan Daerah ( Lembaran daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D);

I.1.7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 Tengtang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 tahun 2003 (Lembaran daerah Tahun 2003 Nomor 8 seri D) ;

I.1.8. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32 Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 seri D);

I.1.9. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran daerah tahun 2000 nomor 37 Seri D) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 10 tahun 2003 ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 seri D);

I.1.10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya.

I.1.11. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 4 tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lemabaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 10 tahun 2006 ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 seri E );

I.2 GAMBARAN UMUM DESA

I.2.1. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Ciawitali adalah salah satu desa di Kecamatan Buahdua yang mempunyai luas wilayah + 1134,34 Ha. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua secara umum berupa Persawahan dan Perbukitan yang berada pada ketinggian antara 90 M s/d 100 M di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 290 s/d 300 Celcius. Desa Ciawitali terdiri dari 3 ( Tiga ) Dusun, 6 ( Enam ) RW dan 17 ( Tujuh Belas ) RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan 12 km2 dengan waktu tempuh 30 menit dan dari ibukota kabupaten 34 km2 dengan waktu tempuh 90 menit.
Batas-batas administratif pemerintahan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua sebagai berikut :
– Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
– Sebelah Timur : Desa Gendereh Kec. Buahdua
– Sebelah Selatan : Desa Gendereh Kec. Buahdua
– Sebelah Barat : Kecamatan Surian Kab. Sumedang.

I.2.2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
Desa Ciawitali adalah salah satu desa di Kecamatan Buahdua dengan Jumlah penduduk Desa Ciawitali sebanyak 1598 Jiwa yang terdiri dari 822 laki-laki dan 776 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 535 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 221 KK dengan persentase 41,31% dari jumlah keluarga yang ada di Desa Ciawitali

I.2.2.1 Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua terdiri dari :
– Petani : 215 orang
– Buruh Tani : 272 orang
– Pedagang : 28 orang
– PNS : 4 orang
– TNI/Polri : 1 orang
– Karyawan Swasta : – orang
– Wirausaha lainnya : 15 orang

I.2.2.2 Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua meliputi :

– Taman Kanak-kanak/PAUD : – buah
– Sekolah Dasar (SD) : 2 buah
– SLTP/MTs : – buah
– SLTA/SMK : – buah

Sedangkan jumlah tenaga pengajar terdiri dari :
– Taman Kanak-kanak/PAUD : – orang
– Sekolah Dasar (SD) : 14 orang
– SLTP/MTs : – orang
– SLTA/SMK : – orang

I.2.2.3 Sarana Kesehatan
Sarana kesehatan yang ada di Desa Ciawitali meliputi :
– Puskesmas : – buah
– Puskesmas Pembantu : 1 buah
– Polindes : 1 buah
– Balai Pengobatan/Klinik : – buah
– Dokter Umum : – orang
– Posyandu : 3 buah
– Pos KB Desa : 1 buah
– Bidan : 1 orang
– Petugas Gizi Keliling : 5 orang
– Dukun Bayi terlatih : 2 orang

I.2.2.4 Sarana dan Prasarana Ekonomi
– Bank : – buah
– Koperasi Unit Desa : 1 buah
– Pasar : – buah
– BUMDES : 1 buah
– Industri Rumah Tangga : 2 buah
– Perusahaan Kecil : 2 buah
– Perusahaan Sedang : – buah
– Perusahaan Besar : – buah

I.2.3 KONDISI EKONOMI

1.2.3.1 Potensi Unggulan Desa
Pengembangan Potensi Unggulan Desa Ciawitali yang perlu pengembangan dan sudah dilaksanakan yaitu :
– Pengembangan Budidaya jagung
– Pengembangan Peternakan

I.2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi / PDRB
Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Ciawitali sudah sedikit menngkat di banding tahun sebelumnya, hal tersebut terlihat dari daya beli masyarakat dan berkurangnya KK miskin menurut indicator Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

II.1 VISI DAN MISI

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kepala Desa bahwa Pemerintah Desa merupakan lini terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu perencanaan yang optimal sesuai dengan Visi dan Misi Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua.

II.1.1 Visi Desa Ciawitali
Visi Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua yaitu :
“ RESMI” ( Religius Sejahtera Mandiri ).

II.1.2 Misi Desa Ciawitali
Dalam rangka pencapaian Visi Desa Ciawitali maka dirumuskan Misi sebagai berikut :
a. RELIGIUS : Menjadikan masyarakat yang Agamis dan Mengedepankan nilai Budaya.
b. SEJAHTERA : Bertekad Mensejahterakan rakyat, sesuai dengan Visi Kabupaten Sumedang SEHATI.
c. MANDIRI : Mampu membangun Desa dengan menggali Potensi yang ada di Desa dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan melestarikan Budaya Gotong – royong.

II.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

II.2.1 ANALISIS
Guna mengimplementasikan Visi dan Misi Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua , tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor penentu yang akan menentukan tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik berupa analisis Kekuatan (strength), Kelemahan (weakness), Peluang (opportunity) dan Ancaman (threat) Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua.

II.2.1.1 Analisis Kekuatan (Strength)
a. Desa Ciawitali terdiri dari persawahan dan perbukitan sangat berpotensi di Bidang Pertanian dan Peternakan.
b. Desa Ciawitali dialiri salah satu sungai yang sangat berpotensi di Bidang Pertambangan.
c. Dilihat dari segi geografis Desa Ciawitali berpotensi untuk kawasan Agrowisata.

II.2.1.2 Analisis Kelemahan (Weakness)
a. Akibat jauhnya jarak ke perkotaan maka kualitas SDM di Daerah sangat kurang, sehingga masyarakat monoton.
b. Sarana dan Prasarana di daerah baik fisik maupun non fisik kurang memadai.

II.2.1.3 Analisis Peluang (Opportunity)
a. Bantuan Pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
b. Bantuan dari investor dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat yang menggali dan mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam di Desa Ciawitali.
c. Swadaya Masyarakat.

II.2.1.4 Analisis Ancaman (Threat)
a. Sistem Managemen Pertanian yang belum berjalan dengan baik.
b. Kurangnya SDM yang mengakibatkan kesulitan dalam memahami anjuran Pemerintah.
c. Rongrongan dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan pribadi.

II.2.2 FORMULASI STRATEGI
II.2.2.1 Strategi Kekuatan dan Peluang
a. Dengan Kondisi wilayah Desa Ciawitali yang berpotensi di bidang pertanian, maka dapat menggaet para investor untuk menanamkan modalnya di Bidang Pertanian.
b. Di bidang Pertambangan berupa Galian Golongan C Baik sungai maupun darat mampu mendatangkan investor, sehingga dapat meningkatkan PAD Desa dan Retribusi Daerah.
c. Dengan potensi Swadaya masyarakat yang tinggi sehingga mampu meringankan beban pemerintah dalam menjalankan pembangunan di Daerah.

II.2.2.2 Strategi Kekuatan dan Ancaman
a. Memperbaiki system managemen di bidang pertanian.
b. Meningkatkan mutu pendidikan dengan menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat bawah.
c. Memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat tentang anjuran – anjuran pemerintah.

II.2.2.3 Strategi Kelemahan dan Peluang
Dengan adanya bantuan – bantuan stimulant dari pemerintah. Maka, sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat di perbaiki dengan dibantu oleh sawadaya masyarakat.

II.2.2.4 Strategi Kelemahan dan Ancaman
Dengan menyiasati antara peluang dan kelemahan maka ancaman – ancaman di harapkan dapat di minimalisir.

II.3 PRIORITAS DESA

II.3.1 TUJUAN
Tujuan yang bisa dirumuskan adalah :
1. Menjadikan masyarakat yang Agamis dan Mengedepankan nilai Budaya.
2. Bertekad Mensejahterakan rakyat, sesuai dengan Visi Kabupaten Sumedang SEHATI.
3. Mampu membangun Desa dengan menggali Potensi yang ada di Desa dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan melestarikan Budaya Gotong – royong.

II.3.2 SASARAN
Sasaran yang telah dicapai pada Tahun 2009 adalah :
1. Telah selesai membangun kantor Desa
2. Melaksanakan Program PNPM Generasi dan Mandiri.
3. Meningkatkan kesadaran bergotong – royong.

II.3.3 KEBIJAKAN
Kebijakan yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. – Memberikan bea siswa bagi siswa kurang mampu.
– Membantu Karang taruna dalam permodalan.
2. – Pemberian Program Raskin Gratis bagi KK Prasejahtera.
– Menyediakan Transportasi bagi KK miskin yang hendak berobat ke Rumah Sakit.
– Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
3. Menjalankan dana stimulan dari Pemerintah.

II.3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan yang Sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. – Pengelolaan PNPM Generasi
– Pemberian Bantuan Stimulan dari ADD
2. – Pengeloaan Program Raskin yan tepat sasaran
– Pengembangan Program Desa Siaga.
– Pengelolaan PUAP dan dana bergulir Raksa Desa.
3. Pelaksanaan bantuan stimulant dari bantuan Pemerintah baik pusat, provinsi maupun Kabupaten.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

III.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
III.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
a. Intensifikasi
Untuk lebih mengintensifkan pendapatan Desa tentunya di tunjang dengan berbagai aspek, sehingga target perencanaan pendapatan dapat tercapai. Adapun aspek – aspek tersebut adalah :
– Menyusun rancangan kebutuhan sehingga pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan.
– Mendahulukan kepentingan yang sangat mendesak.
– Melakukan evaluasi di setiap dana yang telah dikeluarkan / dibelanjakan.

b. Ekstensifikasi
Tidak hanya mengintensifkan dana tetapi juga perlu penambahan / ekstensifikasi Dana guna menunjang dan meminimalisir kekurangan / Defisit anggaran. Yaitu dengan :
– Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.
– Meningkatkan budaya gotong – royong guna mengurangi beban pemerintah dalam melaksanakan program bagi masyarakat.
– Membuat permohonan – permohonan bantuan kepada pemerintah guna meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Desa.

III.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan
a. Target Perencanaan APBDes tahun 2009
– Hasil Pengelolaan Desa : Rp. 149.950.000,-
– Bantuan Pemerintah : Rp. 495.569.000,-
Jumlah : Rp. 645.519.000,-

b. Realisasi dan Belanja
– Realisasi APBDes tahun 2009
# Hasil Pengelolaan Desa : Rp. 139.472.500,-
# Bantuan Pemerintah
– Bantuan langsung : Rp. 167.619.000,-
– Bantuan tidak langsung : Rp. 354.000.000,- (+)
Jumlah : Rp. 661.091.500,-

– Belanja APBDes Tahun 2009
# Belanja Langsung : Rp. 116.754.700,-
# Belanja tidak langsung : Rp. 544.271.800,- (+)
Jumlah : Rp. 661.026.500,-

c. Selisih realisasi dan belanja APBDes Tahun 2009
– Realisasi APBDes tahun 2009 : Rp. 661.091.500,-
– Belanja APBDes Tahun 2009 : Rp. 661.026.500,- (-)
Saldo : Rp. 65.000,-

III.1.3 Permasalahan dan Penyelesaian
a. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan keuangan Desa diantaranya :
– Tidak terealisasinya sebagian target yang direncanakan melalui APBDes.
– Sarana dan prasarana kurang menunjang.
– Sumber Daya manusia kurang mendukung.
– Faktor human error sehingga menimbulkan dampak – dampak negatif terhadap pandangan publik mengenai pengelolaan keuangan.

b. Penyelesaian
Tindak lanjut Penyelesaian yang sedang dihadapi diantaranya :
– Melalui pengembangan dan penggalian potensi sehingga mendapatkan income guna menunjang dan memenuhi target yang tidak terealisasi.

– Memenuhi sebagian – sebagian sarana dan prasarana dengan memprioritaskan yang dibuuhkan sangat mendesak.

– Mengadakan pembinaan dan pelatihan guna menambah ilmu dan pengetahuan baik dibidang administrasi maupun teknis lapangan.

– Mencoba menerapkan sistem transparansi dalam hal pengelolaan keuangan dengan melaporkan kegiatan dengan secara berkala.

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DESA

IV.1 URUSAN HAK ASAL USUL DESA
IV.1.1 Program dan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Ciawitali terbagi menjadi dua bagian yaitu berupa fisik dan non fisik diantaranya :
a. Pembangunan Fisik
– Rehab jalan dusun Ciawitali – sanca
– Rabat beton Tanjakan Ciherang
– Pembangunan Musholla Dusun Palasah Blok Pasirangin
– Pembangunan 2 Rumah tidak layak huni
– Pembangunan sumur pompa Dusun Palasah Blok Pasirangin
– Pemasangan jaringan listrik baru di Dusun Palasah Blok Pasirangin
– Pembangun an kantor Desa Ciawitali
– Rehab jembatan Cibarengkok
– Pembuatan MCK dusun Palasah Blok Pasirangin
– Pembuatan Posyandu Blok pasirangin dan Dusun Ciawitali
– Rehab SAB Dusun palasah dan sampora
b. Pembangunan Non Fisik
– Pelatihan dan pembinaan aparatur pemerintah Desa
– Pengajian Rutin di tiap – tiap mesjid jami
– Peringatan Hari Besar nasional
– Kegiatan Ronda Malam

IV.1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Ciawitali dilaksanakan dengan azas gotong – royong atas kerjasama Permerintah Desa, Lembaga Desa dan partisipasi Masyarakat, Sehingga hasilnya maksimal.

IV.1.3 Permasalahan dan Penyelesaian
Permasalahan yang terjadi ketika melaksanakan kegiatan tersebut diatas adalah ketika menggerakan swadaya masyarakat, kadang suatu program berbenturan dengan rutinitas yang dikerjakan masyarakat. Maka, penyelesaian yang dilakukan yaitu memilih waktu yang tepat dan memberi penyuluhan dan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya bergotong – royong.

IV.2 URUSAN PEMERINTAH YANG DISERAHKAN KABUPATEN
IV.2.1 Program dan Kegiatan
Kegiatan Pemerintahan yang diserahkan ke pemerintah Desa pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :
– Alokasi Dana Desa ( ADD )
– Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa ( TAPD )
– Pelaksanaan Realisasi Pagu Indikatif Kecamatan ( PIK )
– Bantuan Rumah tidak layak huni
– Kegiatan PNPM Generasi dan Mandiri

IV.2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Semua kegiatan diatas telah dilaksanakan serta tertuang pada APBDes tahun 2009, kecuali kegiatan PNPM baik Generasi Maupun Mandiri Kegiatannya diselesaikan pada awal tahun 2010 mengingat waktu pelaksanaan pencairan Dana terealisasi pada akhir tahun 2009.

IV.2.3 Permasalahan dan Penyelesaian
Penyelesaian Semua kegiatan diatas diselesaikan atas kerjasama antara Permerintah Desa, Lembaga Desa dan partisipasi Masyarakat, Sehingga tidak ada permasaalahan yang timbul karena semua kegiatan tersebut sudah hasil kesepakatan dan perenganaan bersama yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) dan telah sesuai dengan RPJMDes.

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

V.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
V.1 Dasar Hukum
V.1.1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 );

Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

V.1.2. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437 ) sebagaimana telah di ubah dengan undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );

V.1.3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438 );

V.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

V.1 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ( Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

V.1.6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan rancangan Peraturan Daerah ( Lembaran daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D);

V.1.7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 Tengtang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 tahun 2003 (Lembaran daerah Tahun 2003 Nomor 8 seri D) ;

V.1.8. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32 Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 seri D);

V.1.9. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran daerah tahun 2000 nomor 37 Seri D) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 10 tahun 2003 ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 seri D);

V.1.10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya.
V.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Instansi pemberi Tugas pembantuan diantaranya :
– Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

V.3 Kegiatan yang diterima
Kegiatan yang dilaksanakan dari tugas pembantuan tersebut adalah penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) yang dilaksanakan oleh kolektor yang dibentuk oleh pemerintah Desa dengan diberi upah pungut (Pancen) dengan perhitungan 1 : 0,5.

V.4 Sumber dan jumlah anggaran
– Sumber
Sumber anggaran yaitu dari Wajib pajak (WP) yang objek pajaknya berada di wilayah Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.

– Jumlah Anggaran
Jumlah anggaran / Target Pajak Desa Ciawitali pada tahun 2009 adalah Rp. 4.828.327,- (empat juta delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) ditambah pancen yaitu : Target pajak x 0,5.

BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

VI.1 KERJASAMA ANTAR DESA
VI.1.1 Kegiatan yang dilaksanakan
Pemanfaatan mata air Cicurug Desa Buahdua untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Desa Ciawitali dengan sistem pipanisasi.

VI.1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan tersebut secara berkesinambungan dengan memberikan retribusi ke Desa Buahdua sesuai dengan peraturan yang dituangkan di dalam Perdes Desa Buahdua yang mengatur tentang hal tersebut.

VI.1.3 Permasalahan dan penyelesaian
Masalah yang terjadi dalam kegiatan ini lebih cenderung ke masalah teknis dilapangan berupa gangguan – gangguan yang diakibatkan oleh faktor – faktor alam diantaranya :
– Pipa tertimpa longsor
– Pipa jalur jebol yang diakibatkan kecilnya pipa saluran.
Adapun penyelesaian permasalahan tersebut yaitu dengan mengganti pipa – pipa yang berpotensi bocor dan rusak dengan memanfaatkan bantuan PIK yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten dan pelaksanaannya dilakukan dengan gotong – royong masyarakat.

VI.2 KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
VI.2.1 Jenis Kegiatan
Bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Ciawitali dengan pihak Ketiga diantaranya :
– Kerjasama Pengelolaan Budidaya Jagung dengan Koperasi Tri Tunggal Sembada.
– Kerjasama Peningkatan Pendapatan Pertanian dengan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) melalui Gapoktan Tri Tunggal.

VI.2.2 Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan kerjasama tersebut berbentuk kemitraan bersama masyarakat diantaranya :
– Dengan Koperasi Tri Tunggal Sembada
Yaitu pengembangan budidaya jagung seluas + 200 Ha, namun kegiatan tersebut tidak berjalan dengan lancar karena banyak permasalahan yang ditimbulkan setelah dilaksanakannya kegiatan tersebut.

– Dengan Gapoktan Tri Tunggal
Pengembangan agrobisnis pertanian yang dilaksankan kerjasama dengan Gapoktan Tri Tunggal Dapat berjalan dengan lancar sampai saat ini diantaranya :
 Pinjaman permodalan melalui Program PUAP
 Pinjaman sarana produksi Pertanian ( Saprodi ) melalui BUMP
 Program SLPTT
 Program bantuan benih unggul.

VI.2.3 Permasalahan dan Penyelesaian
Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu ada permasalahan yang ditimbulkan diantaranya :
– Dengan Koperasi Tri Tunggal Sembada
Masalah yang timbul dalam kerjasama antara pemerintah Desa dengan Koperasi tri Tunggal Sembada adalah tidak berhasilnya memanage dana yang dikelola Koperasi Tri Tunggal Sembada sehingga cenderung merugikan anggota yang notabene masyarakat Desa Ciawitali sehingga kerjasama tersebut tidak dilanjutkan karena tidak ada titik temu penyelesaian antara pemerintah Desa dengan pihak Koperasi.

– Dengan Gapoktan Tri Tunggal
Kerjasama dengan Gapoktan Tri Tunggal yang telah dilaksanakan sejak awal berdirinya desa bahkan ketika masih belum mekar desa Gapoktan ini telah berdiri kerjasamanya sangat solid dibuktikan dengan selalu memenuhi target PAD yang telah masuk ke dalam APBDes Desa Ciawitali dan masyarakat secara umum merasakan manfaat dari kerjasama tersebut. Maka, kesimpulannya Desa tetap mempertahankan berdirinya Gapoktan sebagai wadah program yang dikucurkan baik dari pemerintah maupun Pihak Ketiga.

VI.3 BATAS DESA
V.3.1 Batas Administratif
Batas-batas administratif pemerintahan Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua sebagai berikut :
– Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
– Sebelah Timur : Desa Gendereh Kec. Buahdua
– Sebelah Selatan : Desa Gendereh Kec. Buahdua
– Sebelah Barat : Kecamatan Surian Kab. Sumedang.

V.3.2 Permasalahan dan penyelesaian
Permasalahan tentang perbatasan terjadi di Desa Ciawitali, karena desa Ciawitali berbatsan langsung dengan Kabupaten Indramayu. Masalah yang sedang dihadapi pada saat ini yaitu adanya pengakuan sebagian wilayah yang notabene termasuk ke wilayah Desa Ciawitali oleh Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang luas wilayahnya ¬+ 150 Ha.
Permasalahan tersebut hingga saat ini belum menemukan titik terang dan permasalahan ini dilimpahkan ke Pihak Kabupaten karena pemerintah Desa tidak berwenang menangani hal ini.

VI.4 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Sepanjang Tahun 2009 relatif tidak ada bencana yang terjadi di Desa Ciawitali, namun demikian Pemerintah Desa dan Masyarakat tetap waspada menjaga kemungkinan bencana yang dapat terjadi sewaktu – waktu. Bencana yang kemungkinan terjadi yang dapat dilihat oleh kasat mata diantaranya potensi longsor namun hal itu akan segera diantisipasi dengan dibangunnya tanggul penahan longsor.

VI.5 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Gangguan yang terjadi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Desa Ciawitali cukup relativ aman, itu dapat dilihat di catatan kepolisian yang jarang sekali laporan – laporan gangguan keamanan. Hal ini berkat kerjasama antara Muspika Kecamtan Buahdua dengan Pemerintah Desa yaitu melalui Babinmas, Babinsa, Kasi Trantib Kecamatan dan Kaur Trantib Desa ( Kulisi Desa ).

BAB VII
P E N U T U P

Dengan disusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua kabupaten Sumedang ini diharapkan segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ciawitali atas dasar musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPM, RT/RW serta seluruh stakeholder yang ada di Desa Ciawitali dan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi dasar bagi tercapainya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Semoga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)) Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Tahun 2009 ini dapat dijadikan bahan kajian untuk pelaksanaan tugas yang akan datang.

Ciawitali, 11 Februari 2010
Kepala Desa Ciawitali

TATANG SUDRAJAT

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
( LKPJ )
TAHUN 2009

DESA CIAWITALI
KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG
2009
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN BUAHDUA
DESA CIAWITALI
Jl. Raya Buahdua – Sanca No. Kode Pos 45392

PERATURAN DESA CIAWITALI
KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 01 TAHUN 2010

TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIAWITALI
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah berakhirnya tahun Anggaran 2008 maka untuk mengetahui kondisi keuangan perlu dilakukan Pertanggung jawaban terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Pertanggung Jawaban terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 );

2. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437 ) sebagaimana telah di ubah dengan undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ( Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan rancangan Peraturan Daerah ( Lembaran daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 Tengtang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 tahun 2003 (Lembaran daerah Tahun 2003 Nomor 8 seri D) ;

8. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32 Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 seri D);

9. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran daerah tahun 2000 nomor 37 Seri D) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 10 tahun 2003 ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya.

11. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 4 tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lemabaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 10 tahun 2006 ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 seri E );

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAWITALI
DAN
KEPALA DESA CIAWITALI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIAWITALI TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I
PERHITUNGAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2009

Pasal 1
Jumlah perhitungan dan realisasi Anggaran tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 661.091.500,- ( Enam ratus enam puluh satu juta sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
BAB II
BELANJA APARATUR DAN PUBLIK

Pasal 2
Jumlah Perhitungan Belanja Aparatur Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang adalah sebesar Rp. 116.754.700,- (Seratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;

Pasal 3
Jumlah Perhitungan Belanja Publik Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang adalah sebesar Rp. 544.271.800,- (Lima ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu delapan ratus rupiah);

Pasal 4
Selisih antara Realisasi anggaran tahun 2009 dan Belanja Anggaran tahun 2009 adalah saldo sebesar Rp. 65.000,- ( Enam puluh lima ribu rupiah ).
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Uraian Perhitungan Pendapatan dan Belanja Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang berikut Kegiatan – kegiatannya tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak Terpisahkan.

Pasal 6
Peraturan Desa ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciawitali
Pada tanggal : 11 Februari 2010
Kepala Desa Ciawitali,

TATANG SUDRAJAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
( BPD )
DESA CIAWITALI KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Raya Buahdua – Sanca No. Kode Pos 45392

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIAWITALI KECAMATAN BUAHDUA
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 1 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERSETUJUAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIAWITALI
TAHUN ANGGARAN 2009

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAWITALI

Menimbang : a. Bahwa pembahasan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2009 telah dibahas dan dikaji secara teliti, cermat dan mendalam;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu Menyetujui Pertanggung Jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 );

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara nomor 3851);

3. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentyang keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara nomor 4286);

4. Undang – undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang – undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437 ) sebagaimana telah di ubah dengan undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 205 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 158);

11. Keputusan Presiden Repulik Indonesia Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan masyarakat Desa atau sebutan lain;

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyerahan Ususan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 Tengtang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 tahun 2003 (Lembaran daerah Tahun 2003 Nomor 8 seri D) ;
17. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32 Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 seri D);

18. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran daerah tahun 2000 nomor 37 Seri D) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 10 tahun 2003 ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya.

20. Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 4 tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lemabaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 10 tahun 2006 ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 seri E );

M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERSETUJUAN – PERSETUJUAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIAWITALI TAHUN ANGGARAN 2009

PERTAMA : Menyetujui Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciawitali Tahun Anggaran 2009 Rp. 661.091.500,- ( Enam ratus enam puluh satu juta sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

KEDUA : Hal – hal yanmg bersifat teknis dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIAWITALI
Pada tanggal : 11 Februari 2010

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAWITALI
K E T U A,

I T A R.

Lampiran 1 : Peraturan Desa Ciawitali Nomor 1 tahun 2010

ANGGARAN PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2009

KODE
ANGGARAN URAIAN / KEGIATAN JUMLAH
( Rp ) KETERANGAN
1 2 3 4
1.1 Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu
– Dana Bergulir Raksa Desa 60.000.000
1.2 Pos pendapatan asli Desa
1.2.1 – Surat – Surat keterangan dan NTCR 2.500.000
– Keterangan ijin Rame – rame 800.000
1.3 Hasil pengelolaan kekayaan Desa
1.3.1 – Koperasi tani 0
1.3.2 – Tanah Negara dan Titisara 15.200.000
1.3.5 – Retribusi Jalan Desa 300.000
1.3.6 – Hasil Hutan desa 25.000.000
1.3.7 – Bumdes 0
1.3.8 – Retribusi Hewan Titipan 0
1.3.9 – Retribusi Traktor 0
1.3.10 – Retribusi Mesin Tebang 0
1.3.11 – Retribusi Mesin Belah kayu 0
1.3.12 – Retribusi Gilingan padi 0
1.4 Hasil Swadaya Masyarakat
1.4.1 -Urunan masyarakat
1.4.2 -Pancen desa 2.400.000
1.4.3 -Partisipasi lainnya 5.822.500
1.5 Hasil Gotong Royong Masyarakat
1.6 Lain-lain pendapatan Desa
1.6.1 – Galian C Sungai dan Darat 5.000.000
1.6.2 – PAD Gapoktan TRI TUNGGAL 5.000.000
1.6.3 – PAD Tanah Blok Gadung 30.000.000
1.7 Bantuan hadiah Lomba
2 Pos dari Pemerintah Kabupaten
2.1.1 – Dana Alokasi Desa Umum / DADU 77.269.000
2.1.2 – TAPD 37.800.000
2.1.3 – PIK Rehab jalan Ciawitali – sanca 101.000.000
2.1.4 – Bantuan Rumah tidak layak huni 5.000.000
2.1.5 – PIK Rehab Sarana Air Bersih Dusun palasah 50.000.000
2.1.6 – PIK Peternakan sapi potong 23.000.000
2.1.7 – Instalasi Jaringan Listrik Baru 180.000.000
2.1.8 – Realisasi saba desa 20.000.000
3 Pos dari Pemerintah Provinsi
3.1.2 -Bantuan Oprasional Desa 15.000.000
4 Pos dari Pemerintah Pusat
5 Pos Sumbangan pihak ke Tiga
6 Bantuan lain yang tidak mengikat
JUMLAH 661.091.500

Kepala Desa Ciawitali,

TATANG SUDRAJAT
Lampiran 1 : Peraturan Desa Ciawitali Nomor 1 tahun 2010

PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2009

KODE
ANGGARAN URAIAN / KEGIATAN JUMLAH
( Rp ) SUMBER DANA
1 2 3 4
2.R.1 Belanja Pegawai
2.R.1.1 Penghasilan Kepala desa dan perangkat Desa :
2.R.1.2 Kepala Desa 18.000.000 TAPD + BOP
2.R.1.3 Sekretaris Desa 9.360.000 TAPD + BOP
2.R.1.4 Perangkat Desa ( 3 Orang kaur ) 20.340.000 TAPD + BOP
2.R.1.5 Perangkat Desa ( 2 Orang PTL ) 3.780.000 ADD + PAD
2.R.1.6 Operasional Kepala Dusun (3 orang) 3.780.000 ADD + PAD
2.R.1.7 Operasional RT ( 17 Orang ) 2.040.000 ADD + PAD
2.R.1.8 Operasional RW ( 6 Orang ) 900.000 ADD + PAD
2.R.1.9 Operasional Anggota BPD 6.954.200 ADD
2.R.1.10 Operasional LPM 1.620.000 ADD + PAD
2.R.1.11 Pesuruh 3.000.000 ADD + PAD
2.R.1.12 Operacional Linmas (13 Orang) 1.008.000 ADD + PAD

2.R.2 Pos Belanja Barang
2.R.2.1 Pembiayaan ATK 3.486.500 ADD + PAD +BOP
2.R.2.2 Perlengkapan Kantor 3.136.000 ADD + PAD
2.R.2.3 Profil Desa 1.000.000 ADD
2.R.2.5 Papan Monografi 3.000.000 ADD
2.R.2.6 Pembelian Sound System rapat 1.500.000 ADD
2.R.3 Biaya Pemeliharaan
2.R.3.1 Pemeliharaan kendaraan Dinas 2.500.000 ADD + BOP
2.R.3.2 Biaya pemeliharaan komputer 500.000 ADD
2.R.3.3 Biaya Pemeliharaan kantor Desa 1.000.000 ADD
2.R.4 Pos belanja perjalanan
2.R.4.1 Perjalanan Dinas Ke Kecamatan dan Kabupaten 3.000.000 ADD + BOP + PAD
2.R.5 Pos Belanja lain – lain
2.R.5.1 Biaya Rapat APBDES 550.000 ADD
2.R.5.2 Biaya PHBN 3.000.000 ADD + PAD
2.R.5.3 Biaya MTQ 1.500.000 ADD
2.R.5.4 Biaya Pakaian Perangkat / RT / RW 4.000.000 PAD
2.R.5.5 Biaya Oerasional PKK 7.000.000 ADD + PAD
2.R.5.6 Bantuan kegiatan Pemuda 1.500.000 ADD + PAD
2.R.5.7 Seragam LINMAS 3.000.000 PAD
2.R.5.8 Biaya rapat Musrenbang Desa 1.000.000 ADD
2.R.5.9 Pembinaan administrasi 1.500.000 ADD
2.R.5.10 Pembayaran Rekening Listrik 600.000 PAD
2.R.5.11 Biaya Rapat – rapat 800.000 PAD
2.R.5.12 Belanja Rutin Desa 2.400.000 PAD
JUMLAH 116.754.700

Kepala Desa Ciawitali,

TATANG SUDRAJAT
Lampiran 3 : Peraturan Desa Ciawitali Nomor 1 tahun 2010

ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2009

KODE
ANGGARAN URAIAN / KEGIATAN JUMLAH
( Rp ) SUMBER DANA
1 2 3 4
2.P.1 Pos prasaran Pemerintah desa
2.P.1.1 Gedung cantor Desa 123.271.800 PAD + DADU
2.P.1.2 Aula
2.P.1.3 –

2.P.2 Pos Sarana Produksi
2.P.2.1 Dana Bergulir raksa Desa 60.000.000 PAD
2.P.2.2 –

2.P.3.1 Pos Prasarana Pemasaran
2.P.3.2 –

2.P.4 Pos Prasarana Social
PAD
2.P.5 Pos Pembangunan lain-lain
2.P.5.1 – Perbaikan Jalan Desa Ciawitali 101.000.000 PIK APBD Kab.
2.P.5.2 – Pembangunan rumah tidak layak huni 5.000.000 APBD kab.
2.P.5.3 – Perbaikan SAB Dusun Palasah 50.000.000 PIK APBD Kab.
2.P.5.4 – Peternakan Sapi Potong 23.000.000 PIK APBD Kab.
2.P.5.5 – Instalasi jaringan Listrik Baru 180.000.00 APBD Kab.
2.P.6 Pos pengentasan Kemiskinan
2.P.6.1 – Bantuan penanggulangan kemiskinan 2.000.000 DADU

JUMLAH 544.271.800

Kepala Desa Ciawitali,

TATANG SUDRAJAT

BERITA ACARA
PELAKSANAAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
KEPALA DESA CIAWITALI TAHUN ANGGARAN 2009

Pada Hari ini Kamis Tanggal Sebelas Februari Tahun Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : I T A R.
Jabatan : Ketua BPD Desa Ciawitali

Atas nama BPD, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. N a m a : TATANG SUDRAJAT
Jabatan : Kepala Desa Ciawitali

Atas nama Pemerintah Desa, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah mendengar, melihat dan menyimak seluruh Laporan pertanggung jawaban ( LPJ ) PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan program pemerintah Desa Ciawitali Tahun Anggaran 2009, serta kami PIHAK KESATU telah Sepakat bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PIHAK KEDUA dinyatakan : DITERIMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangka 5 (lima) dan satu dengan lainnya mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

TATANG SUDRAJAT PIHAK KESATU

I T A R

LEMBAR PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIAWITALI

N0 N A M A JABATAN TANDA TANGAN

1
I T A R.

Wakil Ketua BPD
……………………….

2
ENTIS SUTISNA

Wakil Ketua BPD
……………………….

3
CASIM

Anggota BPD
……………………….

4
TATA REDI

Anggota BPD
……………………….

5
DADI

Anggota BPD
……………………….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s